 |
| Cok Rat yang notabene Ketua DPD PDIP Bali mencak-mencak, sampai tidak mau merespons seorang pejabat eksekutif yang minta salaman. “Pokoknya, Pak Cok Rat minta persoalan hibah dan bansos dituntaskan. Dan, tahun depan harus dievaluasi. Gbr Ist |
DENPASAR - Persoalan belum cairnya dana hibah dan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang difasilitisi DPRD Bali, benar-benar membuat hubungan legislatif dan eksekutif memanas. Ketua DPRD Bali, AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat, bahkan dikabarkan tolak tandatangani hasil verifikasi APBD Induk 2014 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gara-gara persoalan dana hibah dan bansos yang tidak tuntas pencairannya menjelang tutup tahun 2013, Pimpinan DPRD Bali secara khusus memanggil pejabat eksekutif ke Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/12). Ketua DPRD Bali Cok Rat (dari Fraksi PDIP) kemarin didampingi Wakil Ketua Dewan Ida Bagus Putu Sukarta (dari Gerindra) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Putu Pande Malihana. Sedangkan pejabat eksekutif yang dipanggil Pimpinan Dewan, antara lain, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Bali Tjokorda Ngurah Pemayun, Asisten I Setda Provinsi Bali Dewa Putu Eka Wijaya, dan Kepala Bappeda Provinsi Bali Putu Astawa. Beberapa saat kemudian, menyusul datang Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Bali, Wayan Suarjana. Saat datang ke Gedung Dewan, Kadispenda Wayan Suasana terlihat tegang. Begitu Suarjana masuk ke dalam ruang pertemuan, staf DPRD Bali buru-buru menutup pintu, pertanda rapat tersebut tertutup dan tidak boleh diketahui media.
Namun, bocoran dari sumber, pertemuan legislatif-eksekutif di Gedung Dewan kemarin berlangsung tegang. “Pak Cok Rat tidak mau teken evaluasi APBD Bali 2014 dari Mendagri, kalau hibah dan bansos tidak tuntas. Memang kebangetan SKPD yang kerjanya nggak jelas,” ujar sumber yang anggota Dewan tersebut. Dia memaparkan, terjadi ketegangan antara Cok Rat vs tim eksekutif yang dipimpin Sekprov Tjok Ngurah Pemayun. Cok Rat yang notabene Ketua DPD PDIP Bali mencak-mencak, sampai tidak mau merespons seorang pejabat eksekutif yang minta salaman. “Pokoknya, Pak Cok Rat minta persoalan hibah dan bansos dituntaskan. Dan, tahun depan harus dievaluasi. Begini sudah, kalau masalah bansos dan hibah disusupi politik,” ungkap anggota Fraksi PDIP DPRD Bali yang juga pengurus DPD PDIP Bali ini. Dikonfirmasi, kubu pejabat eksekutif membantah ada ketegangan dalam pertemuan dengan Pimpinan Dewan, Jumat kemarin. Kepala Bappeda Bali, Putu Astawa, mengatakan sebelum RAPBD 2014 menjadi Perda APBD 2014, memang dilakukan evaluasi dan verifikasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam proses perbaikan dan pengecekan di Kemendagri itu, kata Astawa, ada kekurangan yang dikoreksi.
“Tapi, Pak Cok Rat memang belum tandatangan karena masih dalam proses koreksi perbaikan sesuai petunjuk Mendagri. Nggak ada ketegangan,” dalih Astawa seusai pertemuan, Jumat sore. Sementara itu, hingga Jumat kemarin masyarakat masih berbondong-bondong mengurus pencairan dana hibah dan bansos menjelang akhir tahun. Masyarakat berdatangan ke gedung DPRD Bali, karena bansos mereka difasilitasi anggota Dewan. Saking banyaknya masyarakat yang mengurus bansos, anggota Dewan dan staf kewalahan. Pimpinan Dewan pun ikut turun tangan mengatasi bansos. Wakil Ketua DPRD Bali, IBP Sukarta, sampai terlihat sibuk keluar masuk ruangan untuk menenangkan masyarakat yang antre urus bansos. Sebagian besar masyarakat yang datang ke Gedung Dewan kemarin untuk mengurus perbaikan proposal. ”Pokoknya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mohon sabar, ini masih diurus,” ujar Gus Sukarta kepada masyarakat yang antre di lobi Gedung Dewan.
Ketua DPD Gerindra Bali ini juga sampai sore terjun bolak-balik mengurus langsung urusan pencairan hibah dan proposal bansos masyarakat. Sebab, kalau tidak diurus, bansos bisa tidak cair. Gus Sukarta mengerahkan dua staf sekaligus buat menyelesaikan urusan administrasi bansos. “Kalau tidak dikawal, bisa hilang kesempatan masyarakat,” tegas politisi asal Griya Buruan, Sanur, Denpasar Selatan ini. Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Bali kelimpungan karena banyak item bansosnya yang terancam hangus. Proposal bansos milik anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Bagus Padakesuma, yang telah disetor 6 bulan lalu, misalnya, malah lenyap. “Kalau disuruh perbaiki masih mending. Tapi, ini nggak bisa diperbaiki, karena proposal saya dihilangkan,” keluh politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung ini, Jumat kemarin.
Sedangkan anggota Fraksi Mandara Jaya DPRD Bali, Komang Nova Sewi Putra, 80 proposal bansos miliknya tidak jelas. Sementara bansos yang tidak cair, antara lain, milik Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawa dan anggota Fraksi PDIP Ida Bagus Ketut Birawa. Anggota Dewan yang dana hibah dan bansosnya sudah cair secara mulus tercatat hanya Dewa Nyoman Rai Adi. Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng ini terlihat santai dan tertawa-tertawa, Jumat kemarin. Usut punya usut, bansos milik politisi PDIP asal Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini justru sudah cair sebelum Pilgub Bali, Mei 2013 silam. Beda lagi kasus proposal bansos milik anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Badung, Wayan Disel Astawa. Dari 26 proposal bansos yang diajukan Disel Astawa dengan nilai kisaran Rp 10 juta-Rp 150 juta per item, hanya 13 proposalnya bisa diproses. ”Saya heran, karena mengajukan 26 proposal bansos, malah 13 item hilang. Kalau bukan karena urusan masyarakat, saya nggak bela-belain ke sini nongkrong sampai malam begini,” ujar Disel Astawa didampingi rekannya sesama anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Nyoman Parta, yang juga sibuk mengurus proposal bansos di Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Jumat kemarin.
sumber : NusaBali
