 |
| “Tutupnya lokalisasi Dolly berpeluang migrasinya PSK yang sebelumnya mangkal di sana ke daerah kami,” ungkapnya. Karena itu, kata dia, beban yang ditanggung Bali dalam penanggulangan HIV/AIDS juga akan semakin kompleks dan berat ke depannya. Gbr Ist |
DENPASAR - Wakil Gubernur Bali mengaku khawatir dengan penutupan lokalisasi (komplek pelacuran) Dolly di Surabaya, Jawa Timur. Sudikerta selaku Ketua Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Provinsi Bali pun memanfaatkan kegiatan Rakernas Kesehatan Nasional Wilayah Tengah Tahun 2014 di BNDCC Nusa Dua, Minggu (16/3) malam untuk menyampaikan harapan agar pemerintah pusat meningkatkan perhatian pada penanganan HIV/AIDS di wilayahnya.
Di hadapan Menteri Kesehatan dr Nafsiah Mboi SpA MPH, Wagub Sudikerta mengutarakan kekhawatiran akan dampak negatif penutupan lokalisasi di daerah tetangga tersebut. “Tutupnya lokalisasi Dolly berpeluang migrasinya PSK yang sebelumnya mangkal di sana ke daerah kami,” ungkapnya. Karena itu, kata dia, beban yang ditanggung Bali dalam penanggulangan HIV/AIDS juga akan semakin kompleks dan berat ke depannya. Dia menambahkan, penutupan lokalisasi tanpa dibarengi solusi dikhawatirkan menimbulkan masalah baru yang sulit dicegah dan diantisipasi.
Selain dampak penutupan lokalisasi Dolly, Wagub Sudikerta juga mengurai sejumlah masalah di bidang kesehatan yang saat ini masih dihadapi Bali. Sebagai daerah tujuan wisata dunia, mobilitas manusia terjadi begitu dinamis. Akibatnya, penyakit menular baru (New Emerging Disease) rentan terjadi di Pulau Dewata. Lebih dari itu, angka penyebaran penyakit tak menular juga menjadi perhatian Pemprov Bali “Karena itu, upaya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali menjadi fokus perhatian kami,” ujarnya.
Pemprov Bali, tambah Wagub, akan membangun RS Internasional yang prosesnya saat ini terus dikebut. Kehadiran RS itu nantinya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan para wisatawan manca negara yang berkunjung ke Bali. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan support dari pemerintah pusat.
Menanggapi harapan Wagub Sudikerta, Menkes Nafsiah Mboi menegaskan bahwa pihaknya memang memberi perhatian serius bagi upaya penanggulangan HIV/AIDS di Daerah Bali. Dari segi pengelolaan HIV/AIDS, Bali memang menempati peringkat terbaik kedua nasional, namun kasusnya masih cukup tinggi.
Dari catatan Departemen Kesehatan, Bali ada penambahan 1.690 kasus HIV/AIDS pada tahun 2013. Untuk itu, Menkes mendorong agar Bali dan daerah lainnya menggencarkan sosialisasi dan edukasi di tempat yang beresiko tinggi penularan HIV/AIDS. “Buat tekad pada diri sendiri bahwa tidak akan ada lagi bayi yang lahir dengan HIV/AIDS,” harapnya kepada jajaran kesehatan di seluruh daerah.
sumber : NusaBali
